mediakrimsustnipolri.com
BANDUNG ,6 November 2026 – Polda Jawa Barat menggelar kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Lingkungan Polri serta Asistensi Manajemen Risiko.
Kegiatan ini merupakan upaya memperkuat sistem pengawasan internal yang bersifat preventif, meningkatkan penerapan manajemen risiko secara menyeluruh, serta mengoptimalkan pelaksanaan program prioritas Kapolri dan program pemerintah.
Pengawasan bukan menunggu masalah terjadi baru bertindak. Pengawasan adalah mencegah masalah sebelum terjadi. Itulah pesan utama yang dibawa Irwasum Polri ke Polda Jawa Barat.
Dalam arahannya, Irwasum Polri Komjen Pol Asep Edi Suheri, S.I.K., M.Si., menegaskan pentingnya tanggung jawab dan kepedulian seluruh pimpinan satuan kerja, Kapolres, Wakapolres, serta pejabat pengemban fungsi pengawasan dalam mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi permasalahan di lingkungan tugas masing-masing.
Setiap pimpinan, dari Kapolres hingga Wakapolres, dari Kasatker hingga Kasiwas, harus peduli, harus peka, harus berani mengidentifikasi risiko di wilayahnya sendiri. Jangan menunggu diperiksa, jangan menunggu ditegur. Deteksi dini adalah kunci.
Irwasum Polri juga menekankan bahwa pengawasan internal harus dilaksanakan secara tepat sasaran, responsif, dan berkelanjutan dengan mengedepankan deteksi dini serta penyelesaian akar permasalahan.
Secara khusus, Polda Jawa Barat diharapkan dapat menjadi salah satu Polda percontohan dalam penerapan pengawasan internal dan manajemen risiko.
Hal tersebut perlu diwujudkan melalui penyusunan peta risiko secara jujur dan komprehensif, mulai dari tingkat Polda, Polres, hingga satuan kerja; pengawalan program prioritas Kapolri; serta penguatan perangkat pengawasan melalui pengisian jabatan Kasiwas, peningkatan kompetensi personel, dan pemenuhan dukungan anggaran maupun sarana prasarana.
Polda Jabar ditarget menjadi percontohan. Bukan percontohan di atas kertas, tapi percontohan yang nyata. Peta risiko harus disusun secara jujur dan komprehensif, dari Polda hingga Polres hingga Satker.
Jangan ada risiko yang disembunyikan. Program prioritas Kapolri harus dikawal. Jabatan Kasiwas harus terisi. Personel pengawas harus kompeten. Anggaran dan sarana prasarana harus dipenuhi.
Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG), harus dilaksanakan secara disiplin melalui pemantauan dan pelaporan rutin terhadap seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Melalui kegiatan ini, seluruh jajaran Polda Jawa Barat diharapkan semakin optimal dalam menerapkan pengendalian internal dan mitigasi risiko pada setiap pelaksanaan tugas.
MBG adalah program untuk anak-anak Indonesia. Tidak boleh ada penyimpangan. Setiap dapur SPPG di Jawa Barat harus dipantau, harus dilaporkan secara rutin, harus dipastikan makanannya bergizi, aman, dan tepat sasaran.
Polri hadir untuk mengawal, bukan hanya mengamankan, tapi memastikan program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen mewujudkan Polri yang profesional, akuntabel, responsif, dan berintegritas, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. ( red)
Bidhuumas Polda Jabar
