mediakrimsustnipolri.com
KARAWANG, 10 NOVEMBER 2026 – Sejumlah keluhan masyarakat pesisir dan nelayan Kabupaten Karawang dibahas secara mendalam dalam agenda Rembuk Agraria Pesisir yang digelar Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) pada Senin (9/11/2026). Forum tersebut melahirkan sejumlah komitmen tindak lanjut dari instansi pemerintah daerah, provinsi, hingga kementerian pusat.
Ini bukan sekadar rembuk biasa. Ini adalah rembuk yang mempertemukan nelayan langsung dengan pemangku kewajiban. Dari Camat, BBWS Citarum, KKP, Dinas Lingkungan Hidup, hingga Pelabuhan Perikanan. Semua duduk bersama. Semua mendengarkan keluhan nelayan. Dan semua menandatangani komitmen untuk menindaklanjuti.
Persoalan yang dibahas meliputi akses wilayah tangkap nelayan, dugaan pencemaran lingkungan, dampak Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU), sedimentasi sungai, sampai ketidakpastian status penguasaan tanah masyarakat pesisir.
Seluruh kesepakatan dituangkan ke dalam dokumen resmi Lembar Komitmen Pemangku Kewajiban Rembuk Agraria Pesisir KNTI – Karawang yang berisi pernyataan kesediaan dan rencana tindak lanjut tiap instansi.
Lengkap. Mulai dari akses wilayah tangkap yang semakin sempit. Dugaan pencemaran lingkungan yang membuat air berubah warna. Dampak PLTGU yang diduga mematikan ikan. Sedimentasi sungai yang membuat perahu tidak bisa lewat.
Sampai ketidakpastian status tanah masyarakat pesisir yang diklaim Perhutani. Semua dibongkar. Semua dibahas tuntas. Dan semua dituangkan dalam Lembar Komitmen resmi. Bukan hanya catatan aspirasi. Tapi komitmen yang harus direalisasikan.
Camat Cilamaya Wetan Fasilitasi Pertemuan Nelayan dan PLTGU
Salah satu isu utama adalah dampak pipa infrastruktur PLTGU terhadap aktivitas nelayan di Muara Cilamaya. Camat Cilamaya Wetan H. Nurhasan berkomitmen memfasilitasi pertemuan diskusi antara nelayan dan pihak PLTGU untuk membahas dampak pipa terhadap wilayah tangkap.
Pipa PLTGU. Infrastruktur yang membentang di wilayah tangkap nelayan. Nelayan mengeluh, pipa itu mengganggu aktivitas mereka. Jaring tersangkut. Perahu sulit melintas. Wilayah tangkap menyempit. Dan Camat Cilamaya Wetan H. Nurhasan langsung merespons.
Beliau berkomitmen memfasilitasi pertemuan diskusi antara nelayan dan pihak PLTGU. Pertemuan yang harus ada jadwalnya. Harus ada perwakilan kedua belah pihak. Harus ada agenda yang jelas tentang dampak infrastruktur terhadap penghidupan nelayan.
Selain itu, muncul laporan perubahan warna air dan kematian ikan di kawasan Tanjung Jaya yang diduga terkait limbah PLTGU. Camat menyatakan akan menyampaikan teguran kepada pihak PLTGU atas permasalahan tersebut.
Laporan yang sangat serius. Air berubah warna. Ikan mati. Di kawasan Tanjung Jaya. Nelayan menduga, ini terkait limbah PLTGU. Jika benar, ini adalah persoalan lingkungan yang sangat serius. Dan Camat menyatakan akan menyampaikan teguran kepada pihak PLTGU. Teguran yang harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lapangan dan uji laboratorium.
Terkait ketidakpastian tanah di Muara Tanah Timbul yang diklaim Perhutani, Camat bersama Kepala Desa Muara akan turun ke lapangan untuk memfasilitasi pemetaan dan pematokan tanah sesuai jadwal PPT-PKH. Sementara keluhan pendangkalan Kali Muara Baru yang menghambat perahu nelayan akan diteruskan ke dinas terkait setelah menerima surat resmi dari KNTI.
Tanah di Muara Tanah Timbul. Masyarakat sudah tinggal di sana bertahun-tahun. Tapi tanahnya diklaim Perhutani. Statusnya tidak pasti. Masyarakat resah. Dan kini ada titik terang. Camat bersama Kepala Desa Muara akan turun ke lapangan.
Memfasilitasi pemetaan dan pematokan tanah sesuai jadwal PPT-PKH. Agar status tanah masyarakat pesisir menjadi jelas dan memiliki kepastian hukum.
Sementara pendangkalan Kali Muara Baru yang menghambat perahu nelayan juga akan diteruskan ke dinas terkait setelah menerima surat resmi dari KNTI. Karena perahu nelayan tidak bisa melaut jika kalinya dangkal. Perahu kandas. Nelayan tidak bisa mencari nafkah.
BBWS Citarum dan KKP Jadwalkan Pemeriksaan Lapangan
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum menindaklanjuti keluhan pendangkalan Kali Apur dan saluran air yang mengganggu aliran air, masyarakat serta lahan tambak. Pelaksana Tugas Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan SDA BBWS Citarum Zulfi Fakhroni menyatakan akan melakukan survei lapangan pada minggu berjalan.
Seluruh keluhan diinventarisasi untuk diusulkan anggaran penanganan tahun 2027, sedangkan penanganan cepat disesuaikan tugas fungsi instansi dan anggaran tahun 2026.
Kali Apur dangkal. Saluran air tersumbat. Aliran air terganggu. Masyarakat dan lahan tambak terkena dampaknya. Dan BBWS Citarum langsung merespons. Survei lapangan akan dilakukan pada minggu berjalan.
Semua keluhan diinventarisasi. Diusulkan anggaran penanganan tahun 2027. Dan penanganan cepat disesuaikan dengan tugas fungsi instansi dan anggaran tahun 2026. Artinya, ada rencana jangka pendek dan jangka panjang.
Dari sisi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan KKP Sumono Darwinto menyampaikan perwakilan kementerian bersama Dinas Lingkungan Hidup akan turun lapangan minggu ini untuk memeriksa dugaan pencemaran perairan serta dampak PLTGU terhadap ekosistem dan mata pencaharian nelayan. Hasil pengawasan nantinya dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan instansi berwenang.
KKP turun tangan. Bersama Dinas Lingkungan Hidup, mereka akan turun lapangan minggu ini. Memeriksa dugaan pencemaran perairan. Memeriksa dampak PLTGU terhadap ekosistem dan mata pencaharian nelayan.
Hasil pengawasan akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan instansi berwenang. Ini yang ditunggu nelayan. Kejelasan jadwal. Kejelasan lokasi titik uji. Hasil laboratorium yang transparan. Dan laporan hasil kepada masyarakat.
Rencana Penambahan Kampung Nelayan Merah Putih Tahun 2027
Kepala Pelabuhan Perikanan Nasional Kejawanan Ibrahim menyampaikan aspirasi pengembangan fasilitas perikanan, termasuk rencana penambahan lokasi Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Karawang pada tahun 2027.
Kabar baik untuk nelayan Karawang. Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) akan ditambah lokasinya di Karawang pada tahun 2027. Artinya, fasilitas perikanan akan semakin baik. Kesejahteraan nelayan akan semakin meningkat. Dan Karawang akan semakin maju sebagai daerah pesisir yang memiliki kampung nelayan yang modern dan sejahtera.
Sementara Neneng Setiawati dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat menyatakan kesiapan menindaklanjuti pemberian sanksi administratif beserta denda sesuai peraturan perundang-undangan.
DLH Provinsi Jawa Barat juga tidak tinggal diam. Jika terbukti ada pencemaran, sanksi administratif beserta denda akan diberikan sesuai peraturan perundang-undangan. Tegas. Tidak ada yang kebal hukum. Siapa pun yang mencemari lingkungan harus bertanggung jawab.
Komitmen Harus Tetap Diawasi Sampai Terealisasi
Dokumen rembuk juga menegaskan dua hal yang harus terus diawasi pelaksanaannya:
1. Pemeriksaan dugaan pencemaran PLTGU: butuh kejelasan jadwal, lokasi titik uji, hasil laboratorium, instansi penindak, dan laporan hasil kepada masyarakat
2. Pertemuan nelayan-PLTGU: harus ada kepastian jadwal, perwakilan kedua belah pihak, dan agenda pembahasan dampak infrastruktur terhadap penghidupan nelayan
Dengan begitu hasil rembuk tidak hanya menjadi catatan aspirasi, melainkan benar-benar direalisasikan. Masyarakat pesisir dan nelayan Karawang menantikan tindakan nyata penanganan persoalan yang sudah lama mereka keluhkan.
Inilah kunci dari Rembuk Agraria Pesisir ini. Komitmen harus diawasi sampai terealisasi. Jangan sampai rembuk hanya menjadi seremonial. Jangan sampai Lembar Komitmen hanya menjadi kertas yang disimpan di laci. Nelayan sudah terlalu lama menunggu.
Nelayan sudah terlalu lama mengeluhkan persoalan yang sama. Kini saatnya tindakan nyata. Jadwal pemeriksaan harus jelas. Titik uji harus jelas. Hasil laboratorium harus transparan. Instansi penindak harus tegas. Dan laporan hasil harus disampaikan kepada masyarakat.
Pertemuan nelayan-PLTGU juga harus jelas jadwalnya. Harus ada perwakilan kedua belah pihak. Harus ada agenda yang jelas. Agar persoalan pipa PLTGU yang mengganggu wilayah tangkap nelayan benar-benar diselesaikan.
Dari Karawang, Senin itu, lahir pesan tegas: Nelayan Karawang tidak sendiri. Negara hadir. Pemerintah hadir. KNTI hadir. Dan komitmen yang sudah ditandatangani harus dikawal sampai terealisasi.
Karena nelayan adalah pahlawan pangan. Nelayan adalah penjaga laut. Nelayan berhak mendapatkan keadilan agraria, lingkungan yang bersih, dan penghidupan yang sejahtera.
Nelayan Sejahtera, Pesisir Karawang Maju!
Report: DARSA
