mediakrimsustnipolri.com
Kabupaten Tangerang – Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Maesyal Rasyid dan Intan Nurul Hikmah, berbagai elemen masyarakat mulai menyampaikan refleksi serta evaluasi terhadap jalannya pemerintahan di Kabupaten Tangerang. Penilaian tersebut dinilai penting sebagai bagian dari dinamika demokrasi sekaligus pengingat bahwa masyarakat masih menaruh harapan besar terhadap terwujudnya perubahan nyata di daerah.
Ketua DPW Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Banten, Mohamad Jembar, menegaskan bahwa tahun pertama pemerintahan merupakan fase krusial untuk membuktikan komitmen pemimpin daerah dalam merealisasikan janji-janji politik yang pernah disampaikan kepada publik.
Menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan laporan kegiatan atau program yang tertuang dalam dokumen perencanaan. Lebih dari itu, masyarakat menanti implementasi kebijakan yang dapat dirasakan secara langsung manfaatnya.
“Seorang pemimpin bukan hanya dituntut mampu bekerja secara administratif, tetapi juga harus menghadirkan tindakan nyata bagi masyarakat. Saat ini rakyat menunggu bukti, bukan sekadar janji,” ujar Jembar, Selasa (10/03/2026).
Ia menilai sejumlah persoalan mendasar di Kabupaten Tangerang masih menjadi perhatian publik. Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, persoalan tata ruang juga dinilai perlu mendapat perhatian serius, terutama setelah banjir melanda 25 dari 29 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan tata ruang yang lebih terintegrasi agar masyarakat dapat menjalani aktivitas dengan aman dan nyaman.
“Permasalahan banjir ini menjadi catatan penting. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi serius terhadap sistem tata ruang dan pengelolaan wilayah agar ke depan lebih terintegrasi dan mampu meminimalkan dampak bencana,” jelasnya.
Sebagai organisasi masyarakat yang memiliki komitmen terhadap pengawasan kebijakan publik, GMPK juga menekankan pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Menurutnya, transparansi merupakan kunci utama dalam membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Refleksi satu tahun pemerintahan ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi seluruh jajaran perangkat daerah, mulai dari kepala dinas, camat, lurah hingga kepala desa, agar kinerja pemerintahan tidak hanya berjalan dalam rutinitas birokrasi semata, tetapi benar-benar mampu menghadirkan solusi konkret bagi kebutuhan masyarakat.
Jembar menegaskan bahwa mandat yang diberikan rakyat melalui proses demokrasi harus dijawab dengan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik.
“Bukan hanya bisa bekerja, tetapi harus mampu berbuat nyata. Karena rakyat menunggu realisasi dari janji-janji politik yang telah disampaikan kepada mereka,” tegasnya.
Ia berharap kepemimpinan Maesyal Rasyid–Intan Nurul Hikmah dapat menjadikan satu tahun masa pemerintahan ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen dalam membangun Kabupaten Tangerang secara lebih progresif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat luas.
Menurutnya, sinergi dan kerja sama antar seluruh perangkat pemerintahan juga sangat diperlukan agar pembangunan berjalan optimal tanpa adanya perbedaan kepentingan.
“Kerja sama dan semangat bekerja bersama harus menjadi landasan dalam menjalankan pemerintahan. Semua perangkat daerah harus bergerak dan bekerja nyata demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya.( red)
Editor: Asep Lodaya
