mediakrimsustnipolri.com

Sukabumi Kab –  Pemerintah Kabupaten Sukabumi kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat pelayanan publik melalui peresmian sejumlah infrastruktur strategis. Bupati Sukabumi H. Asep Japar secara langsung meresmikan Kantor Kecamatan Warungkiara, Gedung DiskominfoSan, Gedung Inspektorat, serta Jembatan Penghubung Desa Tarisi.

“Kita telah meresmikan yang pertama Kantor Kecamatan Warungkiara, Kantor DiskominfoSan, Kantor Inspektorat dan Jembatan Tarisi,” ujar Bupati Sukabumi H. Asep Japar saat diwawancara oleh awak media di kantor Kecamatan Warungkiara, Senin (9/2/2026).

Namun, di balik seremoni peresmian tersebut, Bupati menyampaikan pesan tegas yang sarat isu pelayanan publik. Ia mengingatkan agar bangunan yang telah dibangun dengan anggaran besar tidak hanya menjadi simbol fisik semata, tetapi benar-benar dijaga dan dimanfaatkan secara optimal.

“Saya tadi menyampaikan bahwa kita harus sama-sama memelihara supaya awet dan bertahan lama, insyaallah,” katanya.

Tak hanya soal perawatan aset daerah, Bupati juga menyindir langsung kualitas pelayanan aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, keberadaan kantor megah tidak akan berarti jika tidak diiringi perubahan sikap dan kinerja para pegawainya.

“PNS itu adalah pelayan masyarakat. Kita harus bisa melayani masyarakat dengan baik,” tegasnya, menekankan bahwa pelayanan prima adalah kewajiban, bukan pilihan.

Isu lain yang turut disorot adalah persoalan sampah dan penanganan bencana. Bupati menegaskan bahwa masalah tersebut tidak bisa dibebankan hanya kepada satu instansi.

“Saya sudah menginstruksikan DLH Kabupaten Sukabumi dan dinas terkait lainnya. Penanganan sampah dan bencana itu bukan hanya ditangani oleh dinas terkait saja, tapi kita harus sama-sama menangani,” ujarnya.

Dari sisi anggaran, Pemkab Sukabumi mengalokasikan dana yang cukup signifikan untuk pembangunan tersebut. Pembangunan Kantor Kecamatan Warungkiara menelan anggaran sebesar Rp2,6 miliar dengan waktu pelaksanaan selama 120 hari.

Sementara itu, Gedung DiskominfoSan dan Gedung Inspektorat masing-masing dibangun dengan anggaran Rp1,6 miliar.

Adapun Jembatan Penghubung Desa Tarisi dibangun dengan anggaran Rp900 juta, memiliki panjang 15 meter dan lebar 4 meter, yang diharapkan dapat memperlancar akses dan mobilitas masyarakat setempat.

Dengan rampungnya berbagai infrastruktur ini, masyarakat berharap peningkatan pelayanan publik benar-benar dapat dirasakan secara nyata.

Tantangannya kini bukan hanya pada pembangunan fisik, tetapi pada konsistensi pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga, memanfaatkan, serta meningkatkan kualitas pelayanan yang menjadi tujuan utama pembangunan.

Reporter: Rzl