mediakrimsustnipolri.com
Bogor, 16 Mei 2026 – Gelapnya sejumlah ruas Jalan Raya Salabenda hingga area Pemakaman Umum Salabenda kembali menjadi perhatian publik. Kondisi minim penerangan dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan dan berpotensi memicu tindak kriminalitas di malam hari.
Menyikapi hal tersebut, Lembaga Swadaya Masyarakat Wawasan Citra Nusantara [LSM WACANA] menyampaikan usulan resmi kepada Pemerintah Kabupaten Bogor agar segera merealisasikan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum [PJU] di wilayah tersebut.
Ketua LSM WACANA, Munir Djalil, S.H., menyatakan bahwa pihaknya meminta pemasangan 16 titik PJU secara keseluruhan. Rinciannya, 11 titik di sepanjang Jalan Raya Salabenda mulai dari Lampu Merah Salabenda hingga Gerbang Tol Kayumanis, serta 5 titik di area Pemakaman Umum Salabenda.
“Minimnya penerangan di lokasi tersebut sangat berisiko bagi pengguna jalan. Selain rawan kecelakaan, kondisi gelap juga menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat,” ujar Munir.
Jalan Raya Salabenda merupakan akses utama yang setiap hari dilalui warga dan kendaraan umum. Menurut LSM WACANA, penerangan jalan adalah fasilitas dasar yang wajib dipenuhi pemerintah, terutama di kawasan dengan aktivitas masyarakat yang tinggi.
LSM WACANA menekankan bahwa penataan kawasan melalui pemasangan PJU penting dilakukan agar wilayah Salabenda terlihat lebih tertib, aman, nyaman, dan representatif sebagai bagian dari wajah Kabupaten Bogor.
“Kami berharap Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Perhubungan tidak hanya melakukan survei, tetapi segera merealisasikan pemasangan PJU. Masyarakat tidak boleh terus dibiarkan melintas dalam kondisi minim penerangan,” tegas Munir.
Warga sekitar juga menyampaikan harapan yang sama. Mereka meminta usulan ini tidak berhenti di ranah administrasi, melainkan ditindaklanjuti dengan langkah nyata sebelum terjadi insiden yang tidak diinginkan.
Tentang LSM WACANA
Lembaga Swadaya Masyarakat Wawasan Citra Nusantara adalah organisasi kemasyarakatan yang fokus pada pengawasan kebijakan publik, advokasi masyarakat, dan penguatan tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten Bogor.
( Asep)
