mediakrimsustnipolri.com
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan pemerintah terus memperkuat sinergi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah kondisi cuaca ekstrem dan ancaman El Niño. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan risiko serta memperluas potensi kebakaran di sejumlah wilayah Indonesia.
“Sampai dengan hari ini, wilayah kita di Indonesia yang terbakar hutan terhitung 107 ribu hektare lebih. Karena kesungguhan kita semua, kita sudah mengerahkan banyak sekali tenaga, kemampuan, dan alat-alat penanganan untuk itu,” ujar Menko Polkam Djamari Chaniago dalam konferensi pers seusai Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Karhutla di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (10/8/2026).
Rakor Hibrida Libatkan Pusat dan Daerah
Rapat koordinasi digelar secara hibrida. Hadir secara tatap muka Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Deputi BMKG, Asops Panglima TNI, Astamaops Kapolri, Sesmenko Polkam, Pangdam XII/Tanjungpura, serta para Deputi Kemenko Polkam.
Secara daring hadir gubernur dan unsur Forkopimda dari Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, NTB, dan Papua Barat Daya.
Operasi Udara dan Darat Diperkuat
Pemerintah terus mengerahkan operasi udara dan darat untuk mengendalikan karhutla. Untuk operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, sekitar 10 hingga 15 pesawat fixed wing juga disiapkan sesuai kebutuhan.
“Operasi udara sangat efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca yang dilakukan BNPB. Tetapi ada satu persyaratan, yaitu harus ada awan hujan,” kata Menko Djamari.
OMC hanya dapat dilakukan jika terdapat awan yang berpotensi menghasilkan hujan. Berdasarkan prakiraan BMKG, ada peluang munculnya awan hujan hingga 18 Agustus. Pemerintah terus memantau agar setiap peluang dapat segera dimanfaatkan untuk penyemaian awan.
Untuk operasi darat, penanganan diperkuat karena ketersediaan sumber air mulai berkurang. Pemerintah menyiapkan flexible tank dan mengembangkan sumber air alternatif seperti pembuatan sumur di wilayah rawan.
6 Provinsi Rawan Jadi Perhatian Khusus
Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap 6 provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut terus dipantau ketat.
Di luar 6 provinsi itu, pemerintah juga menangani kebakaran di kawasan pegunungan seperti Bromo, Gunung Gede Pangrango, dan sekitar Rinjani. Kebakaran di Bromo kini tersisa 1 titik, sementara di Gunung Gede Pangrango dan Rinjani telah berhasil ditangani.
3 Penekanan Menko Polkam
Dalam rapat, Menko Polkam memberikan 3 penekanan:
1. Pencegahan Dini: Penanganan harus dilakukan sedini mungkin dengan meningkatkan kesiapsiagaan agar kebakaran tidak sampai kondisi darurat.
2. Perkuat Sinergi: Gubernur diminta memperkuat kerja sama Forkopimda dan masyarakat agar potensi kebakaran dapat dideteksi dan ditangani cepat.
3. Penegakan Hukum: Polri, Kementerian Kehutanan, dan Kejaksaan diminta menindak tegas pelaku pembakaran hutan dan lahan jika memenuhi unsur pidana.
“Pekerjaan ini tidak bisa dikerjakan oleh satu badan pun. Kita harus mengerjakannya bersama-sama dengan berbagai unsur yang ada di masyarakat,” tegas Menko Djamari.
Pemerintah juga meningkatkan pengawasan terhadap TPA sampah yang kering karena berpotensi memicu kebakaran dan menghasilkan gas metana. Kawasan TPA didorong terus dibasahi sebagai langkah pencegahan.
Dengan dukungan dan sinergi seluruh unsur, pemerintah optimistis upaya pengendalian karhutla dapat terus diperkuat sehingga dampaknya terhadap masyarakat dapat ditekan. ( red)
Sumber: Humas Kemenko Polkam RI
