Sukabumi-Krimsus TNI Polri
Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus memperkuat kualitas sumber daya manusia aparatur guna menghadapi tantangan perkembangan teknologi dan tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis. Melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), digelar Pelatihan Teknis Digitalisasi Pelayanan Publik Tahun Anggaran 2026 sebagai upaya mencetak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang adaptif, profesional, dan berjiwa humanis di era Society 5.0.
Kegiatan yang berlangsung bekerja sama dengan BPSDM Provinsi Jawa Barat tersebut merupakan implementasi dari Misi Ketiga Bupati Sukabumi H. Asep Japar, yakni membangun sumber daya manusia unggul berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung oleh keimanan dan ketakwaan (Imtek dan Imtaq).
Sebanyak 42 peserta yang terdiri dari pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan pejabat pelaksana dari berbagai perangkat daerah mengikuti pelatihan tersebut. Para peserta mendapatkan pembekalan mengenai transformasi digital, inovasi pelayanan publik, penguatan budaya kerja, serta peningkatan kompetensi dalam menghadapi perubahan sistem birokrasi yang semakin modern.
Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi, Ganjar Anugrah, M.Si., M.M., menegaskan bahwa digitalisasi pelayanan publik tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, tetapi juga menyangkut perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur dalam melayani masyarakat.
Menurutnya, ASN harus mampu mengikuti perkembangan zaman dengan menguasai teknologi digital, namun tetap mempertahankan nilai-nilai dasar pelayanan yang mengedepankan keramahan, empati, dan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat.
“Di tahun 2026 ini kita berada pada era digital dan Society 5.0. ASN harus mampu beradaptasi dengan pelayanan publik berbasis digital. Namun pelayanan digital tidak boleh menghilangkan nilai hospitality dan humanisme. Justru kedua hal tersebut harus tetap menjadi fondasi utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ganjar.
Ia menjelaskan bahwa transformasi digital di sektor pelayanan publik diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, serta memperluas akses layanan bagi masyarakat. Dengan sistem yang semakin terintegrasi secara digital, proses pelayanan dapat dilakukan lebih cepat, mudah, akurat, dan memberikan kepastian layanan yang lebih baik.
Untuk memperkaya wawasan peserta, BKPSDM menghadirkan narasumber dari berbagai instansi strategis, di antaranya Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Ombudsman Republik Indonesia, dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Berbagai materi disampaikan mulai dari tata kelola pelayanan publik berbasis digital hingga penguatan integritas dan budaya kerja aparatur yang profesional.
Ganjar menekankan bahwa program tersebut merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia aparatur, bukan sekadar pengadaan perangkat teknologi. Fokus utama BKPSDM adalah membangun kapasitas, kompetensi, dan karakter ASN agar mampu menjadi motor penggerak perubahan di lingkungan birokrasi.
“Yang kami bangun adalah manusianya. ASN harus memiliki pola pikir yang terbuka terhadap perubahan, mampu berinovasi, dan siap memberikan pelayanan yang lebih efektif, efisien, serta tetap mengedepankan sentuhan kemanusiaan,” tegasnya.
Melalui pelatihan ini, Pemerintah Kabupaten Sukabumi berharap seluruh ASN dapat menjadi agen transformasi birokrasi yang mampu mengakselerasi digitalisasi pelayanan publik. Dengan aparatur yang kompeten dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, pelayanan kepada masyarakat diharapkan semakin berkualitas, transparan, cepat, dan mudah diakses.
Transformasi digital yang ditopang oleh SDM aparatur unggul diyakini akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, responsif, dan berorientasi pada pelayanan prima, sekaligus mendukung terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang maju, unggul, berbudaya, dan berkah (Mubarakah).(Resi)
