mediakrimsustnipolri.com
Sukabumi, OKTOBER 2026 –Dinamika panggung politik dan birokrasi kerap mempertontonkan drama yang menggelitik nalar publik. Salah satu fenomena yang paling menjijikkan dan sering dijumpai adalah transformasi drastis seorang figur: bermula dari pengkritik yang vokal dan garang, lalu berakhir menjadi pendukung setia setelah mendapat jatah jabatan. Fenomena ini akrab dengan sindiran: “bicara keras untuk cari panggung, lalu menjilat agar dapat kursi.”
Menanggapi gejala sosial-politik ini, praktisi hukum dan ahli hukum administrasi, *Adv. Oki Prasetiawan, S.M., S.H., M.H., CLMA., CLA.,* memberikan analisis mendalam. Menurutnya, perilaku ini bukan sekadar masalah etika personal, melainkan bentuk oportunisme akut yang perlahan-lahan menggerus kualitas demokrasi dan tata kelola institusi.
Strategi “Cari Panggung” Sebagai Modal Tawar-Menawar
Oki menjelaskan bahwa sikap vokal yang ditunjukkan di awal oleh oknum-oknum tertentu sering kali bukan didasari idealisme atau kepentingan publik murni. Sebaliknya, itu adalah kalkulasi pragmatis untuk membangun posisi tawar _(bargaining position)_.
“Dalam ruang publik, kegaduhan adalah komoditas. Ketika seseorang bicara keras, menyerang kebijakan, atau melempar isu kontroversial, tujuannya sering kali adalah penilaian pasar politik – untuk melihat seberapa besar magnet perhatian yang bisa mereka tarik,” ujar Oki.
Dengan mendapatkan panggung dan perhatian publik, figur tersebut mengirimkan sinyal kepada pemegang otoritas bahwa mereka adalah sosok yang harus diperhitungkan — entah sebagai ancaman atau sebagai aset yang potensial untuk ditarik ke dalam lingkaran kekuasaan.
Berbalik Arah: Dari Kritikus Menjadi Penjilat
Titik balik strategi ini terjadi begitu pintu negosiasi terbuka. Oki menegaskan bahwa ketika tawaran posisi atau “kursi” sudah di depan mata, retorika kritis yang semula menggelegar biasanya meredup seketika, berganti menjadi pujian berlebihan dan kepatuhan tanpa syarat.
“Dari kacamata hukum moral dan etika profesi, ini adalah pelacuran intelektual. Kritik yang awalnya dibungkus atas nama rakyat atau keadilan ternyata hanyalah alat tukar untuk kepentingan privat atau kelompok kecil agar masuk ke lingkaran kekuasaan,” tegasnya.
Perubahan arah yang mendadak ini membuktikan bahwa seluruh perjuangan yang ditampilkan di muka publik sejatinya bukan demi perbaikan, melainkan demi akses kekuasaan itu sendiri.
Dampak Buruk yang Mengancam Fondasi Bersama
Oki memperingatkan, jika fenomena ini terus dibiarkan dan dianggap lumrah, dampaknya akan sangat merusak bagi masyarakat maupun negara:
1. Erosi Kepercayaan Publik
Masyarakat semakin sinis dan apatis terhadap setiap suara kritis. Semua yang bersuara lantang dicurigai memiliki motif tersembunyi demi jabatan, bukan tulus memperjuangkan kebenaran.
2. Merusak Sistem Meritokrasi
Ketika kursi diberikan kepada mereka yang pandai membuat keributan lalu menjilat, orang-orang kompeten dan berintegritas yang bekerja senyap justru tersisih.
3. Menurunkan Kualitas Kebijakan
Pejabat lahir dari mentalitas oportunis cenderung tidak objektif. Fokus utamanya bukan melayani rakyat, melainkan menyenangkan atasan demi mengamankan posisi.
Butuh Konsistensi, Bukan Akrobatik Politik
Pada akhirnya, Oki menegaskan bahwa demokrasi dan tata kelola yang sehat membutuhkan pengawalan yang jujur, bukan kritik yang dikapitalisasi sebagai mata pencaharian.
“Kita butuh figur yang konsisten antara kata dan perbuatan. Bukan yang lantang saat di luar, lalu mendadak bisu dan tunduk begitu sudah berada di dalam,” pungkas Adv. Oki Prasetiawan.
DEMOKRASI BUTUH KEBERANIAN YANG JUJUR, BUKAN KEPENTINGAN YANG TERSEMBUNYI.
(Red)
