mediakrimsustnipolri.com
JAKARTA – Masalah mendasar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali disorot dalam Podcast EdShareOn: Eddy Sharing and Discussion yang dipandu Eddy Wijaya, Selasa (1/7/2026).
Agus Sarwono, Peneliti Transparency International Indonesia sekaligus Anggota Koalisi MBG Watch, menegaskan pergantian pimpinan BGN tidak akan mengubah apa-apa tanpa perombakan total sistem, aturan, dan kerangka hukum.
*Ganti Orang Saja Tak Cukup*
Presiden Prabowo Subianto melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI (Purn.) Trenggono. Mereka menggantikan jajaran sebelumnya yang ditahan Kejagung terkait dugaan korupsi dan suap.
“Mengganti orang saja tidak akan mengubah arah program jadi lebih baik. Jika kerangka hukum, aturan main, dan sistem pengawasan tidak diperbaiki, celah penyimpangan akan tetap terbuka,” tegas Agus.
Menurutnya, akar masalah bukan pada individu, tapi fondasi sistem yang masih rapuh.
*Fasilitas Salah Sasaran: Papua & NTT Terabaikan*
Koalisi menyorot ketimpangan lokasi. Angka stunting tertinggi ada di Papua Tengah 39,4% dan NTT 37,9%. Namun pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) justru paling banyak di Jawa Barat.
“Jarak antara kebutuhan nyata dan lokasi pelaksanaan sangat jauh. Wilayah paling rentan gizi buruk minim akses, sementara anggaran mengalir ke daerah yang relatif lebih baik. Ini bukti perencanaan belum berbasis data,” ungkapnya.
*Anggaran Triliunan untuk Kaos Kaki hingga Motor Listrik*
Pemborosan juga muncul dari pengadaan barang yang tidak relevan. Ada pembelian kaos kaki, semir sepatu, tablet, TV, CCTV, hingga motor listrik memakai anggaran program.
“Anggaran triliunan rupiah ini seharusnya jadi bahan pangan bergizi bagi anak-anak, bukan perlengkapan yang tak ada hubungannya dengan makanan. Ini pemborosan uang rakyat,” kata Agus.
*Dampak: Kerugian Negara hingga Generasi Terancam*
Kesalahan kelola berdampak luas:
1. *Kerugian keuangan negara* yang seharusnya untuk publik.
2. *Gagal tekan gizi buruk* di daerah tertinggal, berisiko menurunkan kualitas fisik dan kecerdasan generasi.
3. *Beban fiskal membesar* dan ganggu pendanaan pendidikan serta kesehatan dasar.
4. *Kepercayaan publik luntur* terhadap integritas pemerintah.
*Tuntutan: Stop Dulu, Tata Ulang Total*
Menanggapi moratorium pembangunan dapur dan penundaan operasional saat libur sekolah, MBG Watch menilai itu belum menyentuh akar masalah.
“Kami mendesak Program MBG dihentikan menyeluruh sementara waktu. Program baru boleh jalan setelah aturan, regulasi, dan tata kelola disusun lengkap, transparan, dan melibatkan publik,” ujarnya.
“Kita butuh waktu membangun fondasi kuat, agar program ini benar-benar manfaat nyata bagi anak-anak Indonesia di seluruh pelosok negeri,” pungkasnya.
(Tim Redaksi Kebijakan Publik)
