mediakrimsustnipolri.com
BSD, 9 November 2026 – Ketua Umum RPA Indonesia, Jeannie Latumahina, mengatakan bahwa RPA Indonesia terus bergerak cepat merespons pengaduan masyarakat, khususnya terkait persoalan pertanahan, sertifikat tanah, sengketa kepemilikan, dan berbagai permasalahan hukum lainnya.
Sebagai langkah konkret, RPA Indonesia menggelar pertemuan langsung dengan masyarakat serta menghadirkan sejumlah notaris dan praktisi hukum asal Kediri untuk membantu memberikan arahan dan pendampingan hukum. Pertemuan yang berlangsung di BSD tersebut berjalan hingga larut malam.
Ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini adalah bukti nyata bahwa RPA Indonesia tidak hanya bicara, tapi bergerak. Tidak hanya menerima laporan, tapi mengawal sampai tuntas. Ketika masyarakat mengadu soal tanah, soal sertifikat yang bermasalah, soal kepemilikan yang disengketakan, RPA Indonesia tidak membiarkan mereka berjalan sendiri.
RPA Indonesia menghadirkan langsung ahlinya, menghadirkan notarisnya, menghadirkan praktisi hukumnya, dan duduk bersama masyarakat hingga larut malam demi satu tujuan: kejelasan dan kepastian hukum.
Kegiatan ini dihadiri Jeannie Latumahina bersama jajaran DPP RPA Indonesia, yakni Desi Balubun, Ida Sapulette, Cut Mariana, Yusuf Pradika, Zidan, Andi, Yeyen, Phena, dan Sharen. Hadir pula Dr. Habib, S.H., M.Hum., Bintang Maulana, S.H., M.Hum., serta rekan-rekan notaris dan praktisi hukum dari Kediri.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah masyarakat menyampaikan langsung pengaduan mengenai dugaan permasalahan sertifikat tanah, sengketa pertanahan, kepemilikan tanah, dan persoalan hukum lainnya.
Bayangkan suasananya. Di BSD, malam semakin larut, tapi semangat tidak padam. Satu per satu warga maju menyampaikan keluh kesahnya. Ada yang sertifikatnya bermasalah. Ada yang tanahnya disengketakan. Ada yang bingung harus melangkah ke mana.
Dan di hadapan mereka, duduk Jeannie Latumahina bersama seluruh jajaran DPP RPA Indonesia, didampingi Dr. Habib, S.H., M.Hum., Bintang Maulana, S.H., M.Hum., serta para notaris dan praktisi hukum dari Kediri yang dengan sabar mendengarkan, mencatat, dan memberikan arahan.
Senada dengan Jeannie Latumahina, Cut Mariana, Desi Balubun, dan Ida Sapulette menyampaikan bahwa pertemuan tersebut merupakan langkah konkret RPA Indonesia dalam mempercepat penanganan pengaduan masyarakat melalui komunikasi dan konsultasi langsung dengan pihak yang memiliki kompetensi di bidang pertanahan dan hukum. Sementara itu, Yusuf Pradika, Andi, Zidan, dan Marnih bersama Yeyen menyampaikan bahwa kehadiran Dr. Habib, S.H., M.Hum., dan rekan-rekan dari Kediri diharapkan dapat membantu masyarakat memahami persoalan yang dihadapi, memperoleh arahan hukum, serta menentukan langkah penyelesaian sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ini adalah sinergi yang luar biasa. RPA Indonesia sebagai pengawal pengaduan, notaris dan ahli hukum sebagai pemberi arahan hukum, dan masyarakat sebagai pemilik hak yang harus diperjuangkan.
Tidak ada lagi warga yang bingung sendirian. Tidak ada lagi warga yang takut karena tidak paham hukum. Semua didampingi, semua dijelaskan, semua diarahkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Jeannie Latumahina juga menyampaikan apresiasi kepada para notaris, pengacara, dan praktisi hukum dari Kediri yang telah bersedia hadir serta membantu masyarakat secara langsung.
Ia berharap melalui pertemuan tersebut, masyarakat yang mengadukan persoalan tanah, sertifikat, dan permasalahan hukum lainnya dapat memperoleh kejelasan serta kepastian hukum. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kehadiran nyata, pendampingan, dan solusi atas persoalan yang dihadapi, bukan sekadar janji.
Pesan Jeannie Latumahina ini sangat tegas dan sangat menyentuh: *Masyarakat membutuhkan kehadiran nyata, pendampingan, dan solusi, bukan sekadar janji.*
Dan RPA Indonesia membuktikannya malam itu. Hadir nyata. Mendampingi langsung. Memberikan solusi konkret. Bukan sekadar janji manis di atas kertas, tapi aksi nyata di lapangan hingga larut malam.
Melalui kegiatan ini, RPA Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus bergerak cepat, memperluas kerja sama dengan para ahli hukum, serta mengawal pengaduan masyarakat sesuai kapasitas dan kewenangan RPA Indonesia.
Sinergi dengan notaris, pengacara, dan praktisi hukum dari Kediri diharapkan dapat membantu masyarakat menemukan jalan penyelesaian yang tepat. RPA Indonesia berkomitmen memastikan masyarakat tidak berjalan sendiri dalam memperjuangkan hak dan memperoleh keadilan.
RPA Indonesia tidak akan berhenti di sini. Pengaduan yang masuk akan terus dikawal. Kerja sama dengan ahli hukum akan terus diperluas. Dan masyarakat akan terus didampingi sampai hak-haknya terpenuhi dan keadilan benar-benar dirasakan.
Karena bagi RPA Indonesia, tanah bukan sekadar tanah. Tanah adalah warisan.
Tanah adalah masa depan. Tanah adalah harga diri keluarga. Dan ketika tanah warga bermasalah, maka RPA Indonesia wajib hadir, wajib mengawal, dan wajib memperjuangkan. ( red(
DPP Relawan Perempuan dan Anak Indonesia (RPA Indonesia)
Gerak Cepat, Kawal Pengaduan, Perjuangkan Keadilan!
