mediakrimsustnipolri.com
JAKARTA, 11 November 2026 – Dalam momentum peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026, Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan perlindungan perempuan dan anak.
Hari Pahlawan bukan hanya tentang upacara. Hari Pahlawan bukan hanya tentang tabur bunga. Hari Pahlawan adalah tentang tindakan nyata. Dan RPA Indonesia membuktikannya. Di momentum Hari Pahlawan, RPA Indonesia tidak diam di kantor. RPA Indonesia turun langsung ke Polres Metro Jakarta Selatan. Mendampingi korban. Mengawal kasus. Menuntut keadilan.
Ketua Umum RPA Indonesia, Jeannie Latumahina, turun langsung mendampingi pengaduan Erni Damayanti terkait kekerasan psikis dalam rumah tangga serta perkara tindak pidana Fenny Damara korban pornografi di Polres Metro Jakarta Selatan.
Jeannie Latumahina tidak hanya memimpin dari belakang meja. Beliau turun langsung. Mendampingi Erni Damayanti. Mendampingi korban kekerasan psikis dalam rumah tangga. Mendampingi perkara tindak pidana pornografi yang menimpa Fenny Damara. Kehadiran langsung Ketua Umum ini adalah bukti bahwa RPA Indonesia tidak main-main. RPA Indonesia serius mengawal kasus ini sampai tuntas.
Pendampingan tersebut turut dihadiri korban dan jajaran DPP RPA Indonesia, yakni Cut Mariana, Yusuf Pradika, Zidan, dan Marnih.
Tidak sendiri. Jeannie didampingi jajaran DPP RPA Indonesia. Ada Cut Mariana. Ada Yusuf Pradika. Ada Zidan. Ada Marnih. Semua hadir bersama korban. Semua hadir untuk satu tujuan: memastikan korban tidak berjuang sendirian.
Laporan Sejak 2022, Belum Ada Kepastian Hukum
Menurut Jeannie Latumahina, laporan kekerasan psikis dalam rumah tangga serta Pornografi telah disampaikan sejak 8 November 2022, dengan Erni Damayanti serta F D sebagai pelapor dan Paulus Budi Santoso, S. Sis, PIA, sebagai terlapor yang merupakan mantan suami pelapor.
4 tahun. Sudah 4 tahun laporan itu disampaikan. Sejak 8 November 2022. Pelapornya adalah Erni Damayanti dan F D. Terlapornya adalah Paulus Budi Santoso, S. Sis, PIA, yang merupakan mantan suami pelapor. 4 tahun berlalu. Tapi kepastian hukum belum juga didapatkan.
Menurut keterangan Erni, kepada RPA Indonesia, hingga saat ini laporan kasus tersebut belum terdapat kepastian penyelesaian hukum sebagaimana yang diharapkan. Erni juga menyampaikan bahwa Paulus Budi Santoso masih aktif sebagai karyawan PERURI, dengan jabatan terakhir yang diketahuinya sebagai Kepala Biro Divisi Pembelajaran dan Sertifikasi Profesi serta memperoleh promosi sebagai Kepala Divisi.
Ini yang membuat korban semakin terluka. Laporan belum tuntas. Kepastian hukum belum ada. Sementara terlapor justru masih aktif sebagai karyawan PERURI. Bahkan disebut memperoleh promosi sebagai Kepala Divisi.
Dari Kepala Biro Divisi Pembelajaran dan Sertifikasi Profesi, naik menjadi Kepala Divisi. Bagaimana korban bisa tenang jika kasusnya belum tuntas tapi terlapor justru naik jabatan?
Sementara itu, Ananda FD hingga saat ini disebut masih mengalami trauma psikologis akibat persoalan yang dialaminya.
Ananda FD. Anak yang menjadi korban. Hingga saat ini masih mengalami trauma psikologis. Trauma yang tidak bisa hilang begitu saja. Trauma yang membekas dalam jiwa anak. Anak yang seharusnya tumbuh bahagia, bermain, dan belajar dengan tenang, kini harus menanggung trauma psikologis akibat persoalan yang dialaminya. Inilah yang membuat RPA Indonesia tidak bisa tinggal diam.
RPA Indonesia Desak SP2HP dan Gelar Perkara
Dalam pendampingan tersebut, Jeannie meminta penyidik Yoga dan Ivan memberikan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) atas kedua perkara kepada pihak pelapor.
RPA Indonesia juga meminta agar penyidik melengkapi BAP yang menurut informasi dan hasil pendampingan RPA Indonesia masih memerlukan pendalaman, serta segera memproses pelaksanaan gelar perkara guna memperoleh kejelasan penanganan hukum.
Tiga desakan tegas dari RPA Indonesia:
1. Berikan SP2HP!
Penyidik Yoga dan Ivan diminta memberikan SP2HP atas kedua perkara kepada pihak pelapor. SP2HP itu hak pelapor. Pelapor berhak tahu perkembangan kasusnya. Pelapor berhak tahu sudah sampai mana penyidikannya. Jangan biarkan pelapor menunggu dalam ketidakpastian.
2. Lengkapi BAP!
BAP yang masih memerlukan pendalaman harus segera dilengkapi. Jangan ada BAP yang setengah-setengah. Jangan ada keterangan yang belum digali. Semua harus didalami. Semua harus dilengkapi. Agar perkara ini bisa terang benderang.
3. Segera Gelar Perkara!
Gelar perkara harus segera dilaksanakan guna memperoleh kejelasan penanganan hukum. Gelar perkara adalah kunci. Gelar perkara akan menentukan apakah perkara ini layak dilanjutkan atau tidak. Dan korban berhak mendapatkan kejelasan itu.
RPA Indonesia Akan Terus Mengawal
Jeannie menegaskan bahwa RPA Indonesia melalui jajaran DPP dan LBH RPA Indonesia akan terus mengawal kedua perkara tersebut agar ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
RPA Indonesia tidak akan berhenti di sini. Melalui jajaran DPP dan LBH RPA Indonesia, pengawalan akan terus dilakukan. Sampai perkara ini ditangani secara profesional.
Sampai perkara ini ditangani secara transparan. Sampai perkara ini ditangani sesuai ketentuan perundang-undangan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak ada yang dipermainkan.
RPA Indonesia juga menempatkan perlindungan korban, khususnya anak, sebagai prioritas dengan menjaga kerahasiaan identitas dan mengedepankan pemulihan psikologis.
Perlindungan korban adalah prioritas. Khususnya anak. Identitas korban dijaga kerahasiaannya. Pemulihan psikologis dikedepankan. Karena bagi RPA Indonesia, bukan hanya soal hukuman untuk pelaku. Tapi juga soal pemulihan untuk korban. Korban harus pulih. Anak harus sembuh dari trauma.
Senada dengan Jeannie, jajaran DPP RPA Indonesia yang turut mendampingi, Cut Mariana, Yusuf Pradika, Zidan, dan Marnih, menegaskan komitmen RPA Indonesia sebagai Organisasi Kemasyarakatan untuk terus hadir bersama korban dalam memperjuangkan hak, keselamatan, dan kepastian hukum.
Cut Mariana, Yusuf Pradika, Zidan, dan Marnih satu suara dengan Jeannie. RPA Indonesia sebagai Organisasi Kemasyarakatan akan terus hadir bersama korban. Memperjuangkan hak korban. Memperjuangkan keselamatan korban. Memperjuangkan kepastian hukum untuk korban.
Momentum Hari Pahlawan harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam membela perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan serta keadilan. Melindungi korban merupakan bagian dari perjuangan kemanusiaan dan nilai-nilai kepahlawanan.
Inilah makna Hari Pahlawan yang sesungguhnya. Pahlawan masa kini bukan hanya yang mengangkat senjata. Pahlawan masa kini adalah yang berani membela perempuan dan anak yang teraniaya.
Pahlawan masa kini adalah yang berani mengawal korban sampai mendapatkan keadilan. Melindungi korban merupakan bagian dari perjuangan kemanusiaan. Melindungi korban merupakan nilai-nilai kepahlawanan.
Dari Polres Metro Jakarta Selatan, 11 November 2026, lahir pesan tegas: RPA Indonesia tidak akan diam. RPA Indonesia akan terus mengawal. Sampai korban mendapatkan keadilan. Sampai anak mendapatkan pemulihan. Sampai hukum benar-benar ditegakkan. ( red)
Lindungi Perempuan, Lindungi Anak, Tegakkan Keadilan!
