mediakrimsustnipolri.com
KARAWANG, 11 NOVEMBER 2026 – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Arya Mandalika mengirim surat resmi nomor 037/LBH-AM/XI/2026 bertanggal 11 November 2026 kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat (Kapolda Jabar) berisi pengaduan dugaan penyebaran isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) di wilayah Kabupaten Karawang. Surat ditujukan ke kantor Polda Jawa Barat Jl. Soekarno-Hatta No. 748, Cimeneng, Kecamatan Gebage, Kota Bandung.
Langkah hukum yang tegas. Langkah yang terukur. LBH Arya Mandalika mengirim surat resmi nomor 037/LBH-AM/XI/2026 bertanggal 11 November 2026 kepada Kapolda Jawa Barat. Berisi pengaduan dugaan penyebaran isu SARA di wilayah Kabupaten Karawang.
Surat ditujukan ke kantor Polda Jawa Barat Jl. Soekarno-Hatta No. 748, Cimeneng, Kecamatan Gebage, Kota Bandung. Bukan sekadar pernyataan di media sosial. Tapi surat resmi. Tertulis. Bernomor. Bertanggal. Dan ditujukan langsung kepada pimpinan tertinggi Polda Jawa Barat.
Surat pengaduan tersebut ditandatangani jajaran pimpinan LBH Arya Mandalika:
1. Hendra Supriatna, S.H., M.H. – Presiden Direktur
2. Herdiwan Supriyatna, S.H., M.H.
3. Fajar For Bakti, S.H.
Tiga pimpinan LBH Arya Mandalika menandatangani surat itu. Ada Hendra Supriatna, S.H., M.H. selaku Presiden Direktur. Ada Herdiwan Supriyatna, S.H., M.H. Dan ada Fajar For Bakti, S.H. Tanda tangan tiga pimpinan ini menunjukkan keseriusan LBH. Bukan main-main. Bukan sekadar ikut-ikutan. Tapi benar-benar serius memperjuangkan agar isu SARA di Karawang ditangani secara hukum.
Selain dikirim ke Kapolda Jawa Barat, surat juga ditembuskan kepada Kapolri, Kabareskrim Polri, Kadiv Propam Polri, serta arsip. Kantor LBH Arya Mandalika beralamat di Jl. Arteri Galuh Mas Ruko Emporium Blok B No. 20, Sukaharja, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat 41316, nomor telepon 0812-2234-5610.
Surat ini tidak hanya dikirim ke Kapolda Jabar. Tapi juga ditembuskan kepada Kapolri. Kepada Kabareskrim Polri. Kepada Kadiv Propam Polri. Serta arsip. Tembusan ke Kapolri dan jajaran Mabes Polri ini menunjukkan bahwa LBH ingin kasus ini mendapat perhatian serius hingga tingkat pusat. Agar tidak berhenti di tengah jalan. Agar diproses secara profesional.
Dasar Hukum Pengaduan
LBH Arya Mandalika mendasarkan pengaduannya pada:
1. Pasal 28 Ayat (2): Larangan penyebaran informasi yang memicu kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA
2. Pasal 28 Ayat (3) Jo Pasal 45A Ayat (3): Larangan penyebaran berita bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat, dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda Rp1 Miliar
Dasar hukumnya sangat kuat. Sangat jelas. LBH Arya Mandalika mendasarkan pengaduannya pada Pasal 28 Ayat (2). Yaitu larangan penyebaran informasi yang memicu kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Dan Pasal 28 Ayat (3) Jo Pasal 45A Ayat (3).
Yaitu larangan penyebaran berita bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda Rp1 Miliar. Ancaman yang tidak ringan. Ancaman yang menunjukkan bahwa penyebaran isu SARA dan berita bohong adalah kejahatan serius.
Kronologi Laporan yang Dikumpulkan LBH
– 4 Agustus 2024: Sebanyak 24 Ormas, LSM, dan OKP se-Kabupaten Karawang melaporkan H. Toha ke Polres Karawang terkait dugaan penyebaran isu SARA dan provokasi melalui media sosial TikTok yang disebut-sebut “banjir darah”
– 5 Oktober 2024: Kembali dilaporkan dengan Nomor Laporan Polisi LP/B/1273/X/2024/SPKT/POLRESTA KARAWANG/POLDA JAWA BARAT atas dugaan tindak pidana tertentu
– November 2026: Kasus kembali diangkat oleh puluhan Ormas dan LSM se-Karawang
Kronologinya panjang. Bukan kasus baru. Pada 4 Agustus 2024, sebanyak 24 Ormas, LSM, dan OKP se-Kabupaten Karawang melaporkan H. Toha ke Polres Karawang. Terkait dugaan penyebaran isu SARA dan provokasi melalui media sosial TikTok yang disebut-sebut “banjir darah”. Istilah “banjir darah” yang sangat provokatif. Yang berpotensi memicu konflik dan ketakutan di masyarakat.
Kemudian pada 5 Oktober 2024, kembali dilaporkan dengan Nomor Laporan Polisi LP/B/1273/X/2024/SPKT/POLRESTA KARAWANG/POLDA JAWA BARAT atas dugaan tindak pidana tertentu.
Dan pada November 2026, kasus kembali diangkat oleh puluhan Ormas dan LSM se-Karawang. Artinya, masyarakat Karawang masih menuntut kejelasan. Masyarakat Karawang masih menunggu penegakan hukum yang tegas.
Isu Utama yang Disorot
Pengaduan bermula dari polemik penolakan terhadap seorang tokoh agama yang sebelumnya menyampaikan ceramah di Masjid Agung Karawang. LBH Arya Mandalika menegaskan perbedaan pandangan dan aspirasi masyarakat seharusnya disampaikan secara bijaksana melalui mekanisme yang sah.
Pengaduan ini bermula dari polemik penolakan terhadap seorang tokoh agama yang sebelumnya menyampaikan ceramah di Masjid Agung Karawang. Polemik yang kemudian berkembang.
LBH Arya Mandalika menegaskan, perbedaan pandangan dan aspirasi masyarakat seharusnya disampaikan secara bijaksana melalui mekanisme yang sah.
Bukan dengan provokasi. Bukan dengan ujaran kebencian. Bukan dengan isu SARA. Perbedaan itu wajar. Tapi cara menyampaikannya harus bijaksana. Harus melalui mekanisme yang sah.
LBH meminta aparat penegak hukum memeriksa secara serius dan objektif pernyataan-pernyataan yang berpotensi memicu konflik, kebencian, dan permusuhan yang dikaitkan dengan Haji Toha atau H. Muhammad Toha Sugiarto.
LBH meminta aparat penegak hukum memeriksa secara serius dan objektif. Memeriksa pernyataan-pernyataan yang berpotensi memicu konflik, kebencian, dan permusuhan yang dikaitkan dengan Haji Toha atau H. Muhammad Toha Sugiarto. Serius dan objektif. Tidak berpihak. Tidak berdasarkan emosi. Tapi berdasarkan hukum dan bukti.
“Ujaran kebencian atau pernyataan yang berpotensi memancing konflik tentu harus ditangani sesuai hukum. Kita tidak boleh bertindak berdasarkan emosi. Serahkan kepada aparat penegak hukum untuk memprosesnya secara profesional,” tegas LBH Arya Mandalika.
Kalimat yang sangat tegas dan bijaksana dari LBH Arya Mandalika. Ujaran kebencian atau pernyataan yang berpotensi memancing konflik tentu harus ditangani sesuai hukum. Kita tidak boleh bertindak berdasarkan emosi.
Serahkan kepada aparat penegak hukum untuk memprosesnya secara profesional. Jangan main hakim sendiri. Jangan terprovokasi. Serahkan kepada penegak hukum. Agar Karawang tetap kondusif. Agar Karawang tetap damai.
Dari Karawang, Selasa itu, lahir pesan tegas: Karawang menolak isu SARA. Karawang menolak provokasi. Karawang memilih hukum. Dan LBH Arya Mandalika akan terus mengawal agar kasus ini diproses secara profesional hingga tuntas.
Report DARSA
