mediakrimsustnipolri.com
Sukabumi – Transparansi pengelolaan anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Hegarmanah, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, mulai dipertanyakan warga. Sejumlah kejanggalan mencuat, terutama terkait realisasi anggaran yang dinilai tidak sebanding dengan pelaksanaan di lapangan.
Salah seorang warga Hegarmanah yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan, anggaran BUMDes yang disebut mencapai kisaran Rp130 juta diduga tidak digunakan secara optimal.
Pasalnya, dari rencana pengadaan ternak domba sebanyak 40 ekor, realisasi di lapangan disebut hanya sekitar 20 ekor.
“Kalau melihat anggaran yang cukup besar itu, seharusnya bisa sesuai dengan target. Tapi faktanya, yang terealisasi jauh dari rencana. Ini yang jadi pertanyaan kami sebagai warga,” ujarnya kepada wartawan, Senin (6/4/2026).
Ia juga menyoroti sikap Pemerintah Desa (Pemdes) yang dinilai kurang terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Minimnya sosialisasi disebut membuat warga tidak mengetahui secara rinci perencanaan hingga penggunaan anggaran BUMDes tersebut.
“Selama ini kami merasa tidak dilibatkan. Tidak ada penjelasan terbuka, baik soal anggaran maupun realisasinya. Harusnya ada transparansi, supaya tidak menimbulkan kecurigaan,” tambahnya.
Menurutnya, BUMDes seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi desa yang dikelola secara profesional dan akuntabel. Namun, jika pengelolaannya tidak transparan, justru berpotensi menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Hegarmanah belum memberikan keterangan resmi terkait persoalan tersebut. Warga berharap ada klarifikasi terbuka agar tidak berkembang menjadi isu yang lebih luas.
Masyarakat pun mendesak adanya pengawasan dari pihak terkait agar pengelolaan anggaran desa benar-benar sesuai aturan dan memberikan manfaat maksimal bagi warga.
Reporter: Aprizal
