mediakrimsustnipolri.com
KARAWANG, 10 NOVEMBER 2026 – Kasus dugaan malpraktek yang menimpa pasien anak bernama Syeril Averrya Anjali di RS Primaya Karawang menjadi bahasan utama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang.
Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang Auden, dihadiri Anggota Komisi IV Drs. H. Asep Junaedi, M.Pd., Sekretaris Dinas (PLT Kadis) Kesehatan Kabupaten Karawang Ns. Kurniasih, M.A.R.S., tim kuasa hukum keluarga korban dari GIBAS JAYA, serta keluarga korban.
Ruang RDP Komisi IV DPRD Karawang menjadi saksi. Suasana tegang. Suasana haru. Keluarga korban hadir dengan harapan besar. Harapan untuk mendapatkan keadilan. Harapan agar apa yang dialami anak mereka,
Syeril Averrya Anjali, tidak terulang kepada anak-anak lain. Dan tim kuasa hukum keluarga korban dari GIBAS JAYA hadir untuk membongkar dugaan malpraktek yang menimpa anak malang itu.
Tim kuasa hukum yang mendampingi keluarga korban yakni Heri Sudaryanto, S.H., Brondiater Silalahi, S.H., Durahman Manurung, beserta Sekjen DPP GIBAS JAYA Agus Basuki. Dalam sidang RDP, tim hukum memaparkan dugaan kelalaian (culpa) yang diduga mengakibatkan luka berat terhadap anak korban.
Mereka tidak datang dengan tangan kosong. Mereka datang dengan bukti. Mereka datang dengan kronologi. Mereka datang dengan fakta-fakta yang membuat semua peserta RDP terdiam.
Kronologi Dugaan Kejadian (16 – 25 Oktober 2025)
Berdasarkan keterangan keluarga korban yang disampaikan kepada Komisi IV:
1. 16 Oktober 2025 – Masuk IGD RS Primaya
Syeril masuk ke Instalasi Gawat Darurat RS Primaya Karawang dan segera mendapatkan penanganan serta pemberian obat.
Seorang anak kecil masuk IGD dengan harapan bisa sembuh. Orang tua menyerahkan anaknya kepada pihak rumah sakit dengan penuh kepercayaan. Percaya bahwa anaknya akan ditangani dengan baik. Percaya bahwa anaknya akan mendapatkan perawatan terbaik.
2. Hari ke-3 muncul gejala alergi
Tiga hari pasca-perawatan, muncul gejala alergi di dagu, tangan, dan leher anak. Orang tua telah melaporkan gejala tersebut kepada pihak medis, namun menurut keterangan keluarga, dokter mendiagnosis kondisi itu sebagai demam berdarah.
Hari ke-3. Gejala alergi muncul. Di dagu. Di tangan. Di leher anak. Orang tua yang setiap hari menjaga anaknya melihat perubahan itu. Orang tua langsung melaporkan kepada pihak medis. Tapi apa jawabannya? Menurut keterangan keluarga, dokter mendiagnosis kondisi itu sebagai demam berdarah. Bukan alergi. Bukan reaksi obat.
3. Pemberian obat tetap dilanjutkan, kondisi anak memburuk
Obat yang diduga memicu reaksi alergi tidak dihentikan, sehingga kondisi Syeril semakin parah sampai mengalami luka pecah-pecah, pendarahan, dugaan reaksi alergi obat jangka panjang, serta luka bakar.
Inilah yang paling menyayat hati. Obat yang diduga memicu reaksi alergi tidak dihentikan. Obat tetap dilanjutkan. Dan kondisi Syeril semakin parah. Luka pecah-pecah. Pendarahan. Dugaan reaksi alergi obat jangka panjang. Sampai luka bakar. Anak kecil yang seharusnya bermain dan tertawa, kini harus menanggung luka yang sangat berat.
4. Selama 10 hari perawatan tidak dilakukan anamnesis
Poin krusial yang disorot tim hukum adalah tidak dilaksanakannya anamnesis – pemeriksaan riwayat penyakit dan riwayat alergi pasien – sejak tanggal 16 sampai 25 Oktober 2025. Padahal anamnesis merupakan prosedur dasar medis sebelum pemberian obat kepada pasien.
10 hari. Selama 10 hari perawatan, tidak dilakukan anamnesis. Anamnesis itu adalah prosedur dasar medis. Pemeriksaan riwayat penyakit. Pemeriksaan riwayat alergi pasien. Prosedur yang wajib dilakukan sebelum pemberian obat kepada pasien.
Tapi selama 16 sampai 25 Oktober 2025, anamnesis itu tidak dilakukan. Bagaimana mungkin obat diberikan tanpa mengetahui riwayat alergi pasien? Bagaimana mungkin dokter tidak menanyakan riwayat penyakit pasien selama 10 hari?
Dugaan Kelalaian (Culpa) Versi Tim Hukum GIBAS JAYA
Tim hukum merinci dua unsur dugaan kelalaian:
Pemberian obat tetap dilanjutkan meskipun orang tua sudah melaporkan gejala alergi
Tidak dilakukannya anamnesis selama 10 hari masa perawatan
Dua unsur yang sangat jelas. Pertama, pemberian obat tetap dilanjutkan meskipun orang tua sudah melaporkan gejala alergi. Orang tua sudah melaporkan. Orang tua sudah mengingatkan. Tapi obat tetap dilanjutkan.
Kedua, tidak dilakukannya anamnesis selama 10 hari masa perawatan. Prosedur dasar yang tidak dilakukan. Prosedur yang seharusnya menyelamatkan Syeril dari reaksi alergi yang parah.
Menurut tim kuasa hukum, kedua hal tersebut memenuhi unsur kealpaan yang mengakibatkan luka berat dan telah dilaporkan ke kepolisian. Sebelum RDP dilaksanakan, GIBAS JAYA sudah mengirimkan dua surat resmi namun belum menerima jawaban yang memuaskan.
Kasus ini sudah dilaporkan ke kepolisian. GIBAS JAYA sudah mengirimkan dua surat resmi. Tapi belum menerima jawaban yang memuaskan. Maka dari itu, mereka membawa kasus ini ke RDP Komisi IV DPRD Karawang. Agar DPRD bisa menjadi mediator. Agar Dinas Kesehatan bisa turun tangan. Agar RS Primaya bisa memberikan penjelasan.
Hasil Sementara RDP Komisi IV
Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Ns. Kurniasih, M.A.R.S. menyatakan pihaknya akan mempelajari seluruh materi hasil RDP secara menyeluruh. Komisi IV menetapkan batas waktu 7 hari ke depan untuk mengeluarkan hasil resmi RDP.
7 hari. Komisi IV memberikan batas waktu 7 hari ke depan untuk mengeluarkan hasil resmi RDP. Dinas Kesehatan akan mempelajari seluruh materi hasil RDP secara menyeluruh. 7 hari yang sangat menentukan. 7 hari yang ditunggu keluarga korban. 7 hari yang akan menentukan langkah selanjutnya.
Keluarga korban berharap mendapatkan keadilan atas peristiwa yang dialami anaknya. Tim Divisi Hukum GIBAS JAYA menegaskan akan terus mengawal laporan polisi kasus dugaan malpraktek ini sampai selesai.
Keluarga korban hanya meminta satu hal: Keadilan. Keadilan untuk Syeril. Keadilan untuk anak mereka yang kini harus menanggung luka berat. Dan Tim Divisi Hukum GIBAS JAYA menegaskan, mereka akan terus mengawal laporan polisi kasus dugaan malpraktek ini sampai selesai. Tidak akan berhenti. Tidak akan menyerah. Sampai keadilan benar-benar ditegakkan.
Dari DPRD Karawang, Senin itu, lahir pesan tegas: Tidak ada anak yang boleh menjadi korban kelalaian. Tidak ada rumah sakit yang boleh mengabaikan prosedur dasar medis. Dan keluarga korban berhak mendapatkan keadilan.
Keadilan Untuk Syeril Averrya Anjali!
Report: DARSA
