mediakrimsustnipolri.com
Jakarta, 12 November 2026 — Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Indonesia kembali melakukan evaluasi lanjutan terhadap penanganan persoalan pinjaman online (pinjol) yang dialami tiga perempuan, yakni Ibu Nia Komalasari, Ibu Insyafiatul Fatimah, dan Ibu Elis Hakim.
Tiga perempuan. Tiga kisah yang sama-sama berat. Tiga keluarga yang kini berjuang untuk bertahan. Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Indonesia kembali melakukan evaluasi lanjutan terhadap penanganan persoalan pinjaman online (pinjol) yang dialami tiga perempuan,
yakni Ibu Nia Komalasari, Ibu Insyafiatul Fatimah, dan Ibu Elis Hakim. RPA tidak diam. RPA tidak berhenti. RPA terus mengawal. Karena bagi RPA, setiap korban pinjol adalah manusia yang harus dilindungi. Bukan sekadar angka tunggakan.
Dalam pendampingan tersebut, RPA Indonesia mendorong restrukturisasi utang melalui keringanan cicilan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi para korban. Upaya ini bertujuan mempertemukan kepentingan penyedia jasa pinjaman online dengan hak masyarakat untuk memperoleh perlindungan dan penyelesaian yang adil.
Restrukturisasi utang. Keringanan cicilan. Itulah yang didorong RPA Indonesia. Bukan penghapusan utang. Bukan pembenaran untuk tidak bayar. Tapi keringanan cicilan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi para korban.
Upaya ini bertujuan mempertemukan kepentingan penyedia jasa pinjaman online dengan hak masyarakat untuk memperoleh perlindungan dan penyelesaian yang adil. Jalan tengah. Solusi yang adil bagi kedua belah pihak.
Perwakilan RPA Indonesia, Yusuf Pradika, Zidane, dan Marnih, menyampaikan hasil evaluasi serta menjelaskan kondisi yang menyebabkan ketiga perempuan tersebut mengalami kesulitan membayar kewajibannya.
Perwakilan RPA Indonesia, Yusuf Pradika, Zidane, dan Marnih, menyampaikan hasil evaluasi. Mereka menjelaskan kondisi yang menyebabkan ketiga perempuan tersebut mengalami kesulitan membayar kewajibannya. Kondisi yang tidak sederhana. Kondisi yang sangat manusiawi.
Bukan Sekadar Angka Tunggakan
Yusuf Pradika menjelaskan bahwa persoalan tersebut tidak dapat dilihat semata-mata dari jumlah tunggakan. Para korban menghadapi berbagai kesulitan ekonomi, mulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK), dugaan penipuan daring (online scam), hingga kondisi kepala keluarga yang sakit sehingga berdampak pada pendapatan rumah tangga.
Persoalan ini tidak dapat dilihat semata-mata dari jumlah tunggakan. Begitu tegas Yusuf Pradika. Para korban menghadapi berbagai kesulitan ekonomi. Mulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK). Dugaan penipuan daring (online scam). Hingga kondisi kepala keluarga yang sakit sehingga berdampak pada pendapatan rumah tangga.
PHK membuat pendapatan hilang. Online scam membuat uang raib. Kepala keluarga sakit membuat biaya bertambah dan pendapatan berkurang. Tiga pukulan berat yang menimpa tiga keluarga ini secara bersamaan.
Situasi semakin berat ketika mereka menghadapi tekanan dalam proses penagihan yang berpotensi memperburuk kondisi psikologis dan ekonomi keluarga.
Situasi semakin berat. Ketika mereka menghadapi tekanan dalam proses penagihan. Tekanan yang berpotensi memperburuk kondisi psikologis dan ekonomi keluarga. Ditagih terus-menerus. Diteror. Dipermalukan. Kondisi psikologis semakin terpuruk. Ekonomi keluarga semakin hancur. Padahal mereka ingin bayar. Tapi tidak mampu dengan skema yang ada.
“Para korban bukan berarti ingin menghindari tanggung jawab. Mereka tetap memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Namun, diperlukan kebijakan yang mempertimbangkan kondisi dan kemampuan ekonomi mereka. Jangan sampai tekanan penagihan justru membuat keadaan semakin terpuruk,” ujar Yusuf Pradika.
Kalimat yang sangat penting dari Yusuf Pradika. Para korban bukan berarti ingin menghindari tanggung jawab. Mereka tetap memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Namun, diperlukan kebijakan yang mempertimbangkan kondisi dan kemampuan ekonomi mereka. Jangan sampai tekanan penagihan justru membuat keadaan semakin terpuruk. Itikad baik itu ada. Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang manusiawi.
Atas kondisi tersebut, RPA Indonesia mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memfasilitasi mediasi dengan penyedia jasa pinjaman online guna menghasilkan kesepakatan restrukturisasi yang realistis dan sesuai kemampuan para korban.
Atas kondisi tersebut, RPA Indonesia mendorong OJK memfasilitasi mediasi. Mediasi dengan penyedia jasa pinjaman online. Guna menghasilkan kesepakatan restrukturisasi yang realistis dan sesuai kemampuan para korban. OJK sebagai regulator harus hadir. OJK harus menjadi penengah. Agar ada kesepakatan yang realistis. Bukan kesepakatan yang hanya menguntungkan satu pihak.
Ketua Umum RPA Indonesia: OJK Harus Tegas Lindungi Konsumen
Ketua Umum RPA Indonesia, Jeannie Latumahina, menegaskan bahwa OJK perlu menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan konsumen secara tegas dan bertanggung jawab, khususnya terhadap masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi.
Ketua Umum RPA Indonesia, Jeannie Latumahina, menegaskan. OJK perlu menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan konsumen secara tegas dan bertanggung jawab. Khususnya terhadap masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Pengawasan bukan sekadar di atas kertas. Perlindungan konsumen harus nyata. Harus tegas. Harus bertanggung jawab.
Menurut Jeannie, perempuan korban pinjaman online membutuhkan perlindungan dan pendampingan, bukan sekadar tuntutan pembayaran tanpa mempertimbangkan kondisi kehidupan mereka.
Perempuan korban pinjaman online membutuhkan perlindungan dan pendampingan. Bukan sekadar tuntutan pembayaran tanpa mempertimbangkan kondisi kehidupan mereka. Mereka butuh didampingi. Mereka butuh dilindungi. Bukan sekadar ditagih.
“Harus ada keberanian untuk mengambil jalan tengah. Ketika masyarakat masih menunjukkan itikad baik untuk membayar kewajibannya, OJK dan penyedia jasa pinjaman online perlu membuka ruang penyelesaian yang manusiawi dan proporsional,” tegas Jeannie.
Harus ada keberanian untuk mengambil jalan tengah. Ketika masyarakat masih menunjukkan itikad baik untuk membayar kewajibannya, OJK dan penyedia jasa pinjaman online perlu membuka ruang penyelesaian yang manusiawi dan proporsional. Manusiawi. Proporsional. Itulah kata kuncinya. Bukan memaksakan cicilan yang tidak mampu dibayar. Tapi mencari solusi yang sesuai kemampuan.
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan pinjaman online tidak boleh dipandang sebagai masalah sederhana karena tekanan penagihan yang tidak terkendali dapat berdampak serius terhadap kesehatan mental, kehidupan keluarga, bahkan keselamatan seseorang.
Persoalan pinjaman online tidak boleh dipandang sebagai masalah sederhana. Tekanan penagihan yang tidak terkendali dapat berdampak serius terhadap kesehatan mental. Terhadap kehidupan keluarga. Bahkan terhadap keselamatan seseorang. Sudah banyak kasus pinjol berujung pada tragedi. Jangan sampai terulang lagi.
“Jangan hanya hadir ketika industri keuangan memperoleh keuntungan, tetapi mengabaikan masyarakat kecil yang sedang menghadapi kesulitan. OJK harus memastikan perlindungan konsumen berjalan nyata. Jangan sampai persoalan pinjaman online terus menimbulkan korban dan berujung pada tragedi kemanusiaan,” tambahnya.
Kalimat yang sangat keras dan sangat benar dari Jeannie Latumahina. Jangan hanya hadir ketika industri keuangan memperoleh keuntungan, tetapi mengabaikan masyarakat kecil yang sedang menghadapi kesulitan. OJK harus memastikan perlindungan konsumen berjalan nyata. Jangan sampai persoalan pinjaman online terus menimbulkan korban dan berujung pada tragedi kemanusiaan. OJK harus hadir untuk rakyat kecil. Bukan hanya untuk industri.
Bukan Pembenaran, Tapi Keseimbangan
RPA Indonesia menegaskan bahwa pendampingan terhadap Ibu Nia Komalasari, Ibu Insyafiatul Fatimah, dan Ibu Elis Hakim bukanlah bentuk pembenaran untuk mengabaikan kewajiban pembayaran. Sebaliknya, RPA Indonesia memperjuangkan keseimbangan antara hak penyedia jasa keuangan dan perlindungan konsumen yang mengalami kesulitan ekonomi.
RPA Indonesia menegaskan. Pendampingan ini bukanlah bentuk pembenaran untuk mengabaikan kewajiban pembayaran. Sebaliknya, RPA Indonesia memperjuangkan keseimbangan. Antara hak penyedia jasa keuangan dan perlindungan konsumen yang mengalami kesulitan ekonomi. Keduanya harus dihormati. Keduanya harus dicari jalan tengahnya.
Melalui evaluasi ini, RPA Indonesia berharap OJK dan penyedia jasa pinjaman online segera membuka ruang dialog serta memberikan solusi restrukturisasi berdasarkan kemampuan riil para korban.
Melalui evaluasi ini, RPA Indonesia berharap OJK dan penyedia jasa pinjaman online segera membuka ruang dialog. Serta memberikan solusi restrukturisasi berdasarkan kemampuan riil para korban. Kemampuan riil. Bukan kemampuan di atas kertas. Tapi kemampuan yang sebenarnya.
RPA Indonesia akan terus mengawal proses penyelesaian tersebut hingga tercapai solusi yang adil, manusiawi, dan memberikan kesempatan bagi para korban untuk memulihkan kehidupan serta keluarganya.
RPA Indonesia akan terus mengawal. Hingga tercapai solusi yang adil, manusiawi, dan memberikan kesempatan bagi para korban untuk memulihkan kehidupan serta keluarganya. RPA tidak akan berhenti di tengah jalan. RPA akan terus mengawal sampai tuntas.
Dari Jakarta, Kamis itu, lahir pesan tegas: Korban pinjol bukan penjahat. Korban pinjol adalah manusia yang sedang kesulitan dan butuh perlindungan. Dan RPA Indonesia akan terus berdiri di samping mereka.
RPA INDONESIA
*Bergerak dengan Hati, Mendidik dengan Aksi, Melayani dengan Nyata.
(Redaksi)
