mediakrimsustnipolri.com
SIARAN PERS
MEDIA KRIMSUS TNI-POLRI
Jakarta, 29 April 2026 — Determinasi hukum dalam sistem peradilan Indonesia menjadi aspek krusial dalam menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Advokat **Ilham Nurrachmad, S.H.**, selaku Biro Hukum Media KRIMSUS TNI-Polri.
Dalam keterangannya, Ilham menegaskan bahwa pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan langkah strategis dalam reformasi hukum nasional. KUHP terbaru dinilai lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, dengan menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan nilai kemanusiaan.
“KUHP terbaru tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mengedepankan pendekatan keadilan restoratif serta perlindungan terhadap korban,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum formil memiliki peran penting dalam menjamin proses penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
“KUHAP memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan sesuai prosedur, dengan tetap melindungi hak-hak tersangka, terdakwa, maupun korban. Ini menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum,” tambahnya.
Ilham juga menekankan pentingnya konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan aturan tanpa adanya intervensi kepentingan tertentu. Menurutnya, supremasi hukum harus ditegakkan secara tegas demi terciptanya keadilan substantif.
“Dengan hadirnya KUHP dan penguatan implementasi KUHAP, diharapkan sistem hukum Indonesia semakin profesional, berintegritas, dan dipercaya oleh masyarakat. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan implementasi hukum berjalan secara konsisten dan tidak tebang pilih,” tegasnya.
Sebagai bagian dari Media KRIMSUS TNI-Polri, pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal dinamika penegakan hukum serta memberikan edukasi kepada masyarakat guna mendorong terciptanya sistem peradilan yang adil, transparan, dan berkeadilan. ( red)
