SAGARANTEN, SUKABUMI — Program revitalisasi satuan pendidikan yang digulirkan pemerintah bertujuan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah. Karena itu, pelaksanaannya wajib mengedepankan standar mutu konstruksi, transparansi anggaran, serta pengawasan teknis yang ketat.
Namun, proyek revitalisasi di SDN Cihaur, Desa Curugluhur, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, kini menuai sorotan dari Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) Sukabumi Raya. Sorotan ini mencuat setelah ditemukannya sejumlah kejanggalan pada dokumentasi pekerjaan fisik di lapangan, khususnya pada konstruksi beton penyangga dan pembesian sloof.
Berdasarkan dokumentasi yang dihimpun, rangkaian besi tulangan yang disiapkan untuk pengecoran memicu tanda tanya terkait kesesuaian dimensi material. Informasi awal menyebutkan adanya dugaan penggunaan besi ukuran 10 “banci” (tidak penuh) pada bagian sloof, yang dinilai menyimpang dari standar ukuran dalam perencanaan teknis.
Temuan ini mendesak untuk segera diperiksa lebih lanjut dengan mencocokkan realisasi pekerjaan di lapangan terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar kerja, serta dokumen spesifikasi teknis.
Kualitas Bangunan Tidak Boleh Dikorbankan
JWI Sukabumi Raya menegaskan bahwa proyek revitalisasi sekolah tidak boleh hanya mengejar target penyelesaian fisik dan serapan anggaran semata. Setiap tahapan pembangunan harus menjamin mutu material, ketepatan spesifikasi, kekuatan struktur, serta keselamatan pengguna bangunan.
Penggunaan material di bawah standar perencanaan dikhawatirkan akan mengurangi daya tahan bangunan dalam jangka panjang. Mengingat gedung sekolah merupakan fasilitas publik yang digunakan setiap hari oleh guru dan siswa, aspek keselamatan konstruksi tidak boleh dikompromikan.
Sejumlah pertanyaan krusial pun mengemuka: apakah seluruh material telah sesuai dengan RAB? Apakah proses pembesian dan pengecoran telah melalui uji kelayakan oleh konsultan pengawas? Serta sejauh mana efektivitas pengawasan yang dijalankan oleh pihak-pihak terkait?
Kepala Sekolah Belum Memberikan Klarifikasi
Demi memenuhi prinsip keberimbangan berita dan asas praduga tak bersalah, JWI Sukabumi Raya berupaya meminta konfirmasi langsung kepada Kepala SDN Cihaur. Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak kepala sekolah belum memberikan tanggapan atas dugaan penyimpangan spesifikasi teknis tersebut.
Selain pihak sekolah, JWI juga memandang perlu adanya penjelasan dari Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dan konsultan pengawas selaku pihak yang bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan serta pengawasan teknis proyek.
Adapun lima poin utama yang perlu segera diklarifikasi meliputi:
Kesesuaian ukuran dan diameter besi tulangan yang terpasang dengan dokumen RAB dan gambar kerja.
Pelaksanaan pemeriksaan teknis oleh pengawas pada pekerjaan pembesian sloof dan beton penyangga sebelum proses pengecoran dilakukan.
Pihak yang bertanggung jawab penuh dalam memastikan kelayakan material di lapangan.
Keaktifan konsultan pengawas dalam memantau langsung jalannya pembangunan di lokasi.
Bentuk pengawasan dan evaluasi nyata dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi terhadap proyek revitalisasi tersebut.
Desak Dinas Pendidikan Turun ke Lapangan
JWI Sukabumi Raya mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi agar tidak hanya terpaku pada pengawasan administratif, tetapi juga melakukan inspeksi teknis secara langsung terhadap fisik bangunan SDN Cihaur.
Jika ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dengan kondisi di lapangan, instansi terkait wajib segera melakukan evaluasi dan perbaikan sesuai regulasi yang berlaku. Fungsi pengawasan dari P2SP, konsultan pengawas, maupun pelaksana proyek tidak boleh sekadar menjadi formalitas belaka.
JWI Sukabumi Raya menekankan bahwa fungsi kontrol sosial yang dilakukan pers bukanlah untuk mencari-cari kesalahan, melainkan memastikan anggaran negara dikelola secara akuntabel dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.
Anggaran pendidikan merupakan amanah negara, dan mutu bangunan sekolah adalah tanggung jawab bersama. Setiap dugaan penyimpangan harus dijawab dengan transparansi. JWI Sukabumi Raya memastikan akan terus mengawal persoalan ini serta tetap membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait demi menyajikan informasi yang objektif dan berimbang.
RED
