mediakrimsustnipolri.com
JAKARTA – Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Indonesia menggelar podcast di Nakani Chan Cafe, Ciracas, Kamis (12/11/2026).
Diskusi tersebut mengangkat peran strategis perempuan dalam kebijakan publik, keadilan sosial, ekonomi kerakyatan, ketahanan digital, serta perkembangan pemberitaan mengenai pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Podcast dipandu oleh Cut Mariana, Andi, dan Yusuf Pradika.
Ketua Umum RPA Indonesia, Jeannie Latumahina, menyampaikan bahwa perjuangan perempuan tidak boleh dibatasi hanya pada persoalan domestik, kekerasan, dan perlindungan anak.
Perempuan juga harus tampil sebagai pemikir publik yang mampu menyuarakan berbagai persoalan, mulai dari tata kelola negara, kebijakan anggaran, ketahanan pangan, ekonomi kerakyatan, demokrasi, hingga perlindungan data pribadi.
Jeannie menjelaskan bahwa persoalan perempuan dan anak merupakan bagian penting dari ketahanan bangsa. Ketika daya beli masyarakat melemah, harga pangan meningkat, dan pelayanan dasar tidak berjalan optimal, perempuan dan anak menjadi kelompok yang paling rentan terdampak.
Karena itu, kebijakan APBN dan APBD perlu lebih berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat, termasuk pelayanan kesehatan, pendidikan, UMKM, koperasi, dan penguatan ekonomi keluarga.
Dalam diskusi tersebut, Ida Sapulette, Desi Balubun, dan Asriani Yasin menggarisbawahi pentingnya keterlibatan perempuan dalam pengawasan kebijakan publik dan pembangunan.
Kemandirian ekonomi masyarakat perlu diperkuat melalui perlindungan UMKM, koperasi, serta ketahanan pangan keluarga. Mereka juga mengingatkan bahwa demokrasi bukan sekadar prosedur pemilu, melainkan harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dalam setiap proses pengambilan kebijakan.
Sementara itu, Yusuf Pradika, Andi, dan Yoyoh mengangkat persoalan etika digital, perlindungan data pribadi, serta kepastian hukum di ruang siber. Mereka berpandangan bahwa hak atas privasi merupakan bagian dari hak warga negara yang wajib dilindungi dari penyalahgunaan informasi dan pengawasan ilegal.
Selain isu perempuan dan pembangunan, podcast tersebut turut membahas pemberitaan mengenai pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebut telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Ketua MPR.
Jeannie Latumahina mengapresiasi keputusan tersebut apabila benar merupakan bentuk penghormatan terhadap konstitusi dan kepentingan bangsa.
Ia berpandangan bahwa setiap proses pergantian Wakil Presiden harus mengikuti mekanisme UUD 1945, termasuk pengajuan dua calon oleh Presiden dan pemilihan oleh MPR dalam waktu paling lambat 60 hari.
Pada kesempatan yang sama, Ida Sapulette, Desi Balubun, dan Asriani Yasin mengingatkan bahwa jabatan negara merupakan amanah rakyat, bukan milik pribadi maupun kelompok. Kepercayaan publik harus dibangun melalui integritas, kompetensi, dan tanggung jawab kepemimpinan.
Pandangan senada disampaikan Yusuf Pradika, Andi, dan Yoyoh. Mereka menyatakan bahwa pengunduran diri tidak serta-merta menghapus tanggung jawab hukum apabila terdapat persoalan yang perlu diperiksa. Setiap orang harus memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan jabatan maupun status sosial.
Jeannie juga menyampaikan dukungan RPA Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto sepanjang pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi, supremasi hukum, dan kebenaran demi kepentingan rakyat serta keutuhan NKRI.
Jeannie menambahkan bahwa stabilitas politik, penataan hubungan antarlembaga negara, serta penguatan kinerja pemerintah bersama masyarakat merupakan fondasi penting bagi kepastian hukum dan pertumbuhan ekonomi nasional. Jangan sampai konflik kepentingan elite mengorbankan investasi, daya beli, dan kesejahteraan rakyat.
RPA Indonesia memandang bahwa perjuangan perempuan merupakan bagian dari perjuangan membangun bangsa. Konstitusi harus berada di atas kekuasaan, demokrasi harus berpihak kepada rakyat, dan hukum harus berlaku adil untuk semua.
Perempuan Berdaya, Konstitusi Tegak, Rakyat Sejahtera!
Redaksi
