Mediakrimsustnipolri
JAKARTA — Krimsus TNI Polri
Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia (FSP Maritim Indonesia) mendorong penguatan sinergi antara organisasi pekerja maritim, pemerintah, dan pemangku kepentingan sektor pariwisata dalam mengoptimalkan potensi ekonomi kelautan Indonesia.
Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP Maritim Indonesia, Ujang Supriatin, SE., MP., MM., yang akrab disapa Abah Ujang Guru, menilai sektor maritim dan pariwisata memiliki keterkaitan yang sangat erat. Pengembangan kawasan pesisir, pelabuhan, transportasi laut, hingga destinasi wisata bahari dinilai dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Dalam konteks tersebut, Ujang Supriatin memberikan dukungan terhadap kepemimpinan dan gagasan Arief Martha Rahadyan dalam mendorong kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Menurutnya, pengembangan pariwisata ke depan perlu dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan tenaga kerja.
“Pariwisata bahari memiliki potensi yang sangat besar. Karena itu, pembangunan sektor ini harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas dan kesejahteraan pekerja yang menjadi bagian penting dalam ekosistem kemaritiman,” ujar Ujang Supriatin.
Dorong Optimalisasi Wisata Bahari
FSP Maritim Indonesia melihat integrasi antara infrastruktur pelabuhan, aktivitas kepelabuhanan dan perkapalan, transportasi laut, serta destinasi wisata pesisir memiliki peluang besar untuk dikembangkan secara lebih terarah.
Sinergi tersebut diharapkan dapat meningkatkan investasi di kawasan pesisir sekaligus menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal.
Pengembangan wisata bahari juga dinilai tidak hanya sebatas mendatangkan wisatawan, tetapi harus mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang melibatkan pelaku usaha lokal, pekerja maritim, masyarakat pesisir, hingga sektor jasa pendukung lainnya.
Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja
Di sisi lain, FSP Maritim Indonesia menekankan pentingnya aspek ketenagakerjaan dalam setiap pengembangan sektor pariwisata dan kemaritiman.
Perlu ada perhatian terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, standar upah yang layak, kepastian hubungan kerja, serta perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Dengan demikian, pertumbuhan industri pariwisata tidak hanya memberikan keuntungan dari sisi ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas kehidupan tenaga kerja.
Menurut Ujang, pekerja merupakan salah satu elemen penting dalam keberhasilan pembangunan sektor pariwisata dan maritim. Karena itu, kebijakan pembangunan perlu memberikan ruang bagi serikat pekerja untuk terlibat dalam proses dialog dan penyusunan program yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.
Menuju Pariwisata Inklusif dan Berkelanjutan.
FSP Maritim Indonesia juga mendorong agar pembangunan pariwisata bahari dilakukan dengan prinsip inklusif dan berkelanjutan. Pengembangan kawasan wisata harus tetap memperhatikan kelestarian ekosistem pesisir dan laut serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.
Kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, organisasi pekerja, dan komunitas lokal dinilai menjadi salah satu kunci untuk menciptakan model pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.
Dukungan terhadap Arief Martha Rahadyan, menurut Ujang, merupakan bagian dari harapan agar pengembangan sektor pariwisata ke depan mampu mengintegrasikan kepentingan ekonomi, kelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan kesejahteraan tenaga kerja.
FSP Maritim Indonesia berharap sinergi lintas sektor tersebut dapat terus diperkuat sehingga potensi besar kelautan dan pariwisata Indonesia tidak hanya menjadi daya tarik bagi wisatawan, tetapi juga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pekerja di seluruh Indonesia.(Resi)
